Moral Reading UUD


Yang saya muliakan Ketua Yayasan beserta segenap Ketua dan anggota Dewan Pembina, Dewan Pengurus, dan Dewan Pengawas Yayasan, serta Ketua dan para anggota Dewan Kurator Universitas Pancasila,

Yang sangat saya hormati Rektor Universitas Pancasila, para Wakil Rektor beserta para Dekan dan Wakil Dekan Universitas Pancasila,

Yang amat terpelajar para guru besar dan para dosen Universitas Pancasila,

Yang saya banggakan para wisudawan dan wisudawati beserta para orangtua dan segenap anggota keluarga yang mendampingi,

Yang saya sayangi segenap mahasiswa dan mahasiswi Universitas Pancasila,

Yang terhormat para hadirin sekalian yang berbahagia,

 

Assalamu’alaikum warahmatullah wabarakatuh, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua,

 

            Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa atas izin-Nya, kita dapat bersama-sama menghadiri acara bahagia ini dalam rangka Wisuda Sarjana Universitas Pancasila, sekaligus dalam rangka partisipasi kita memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni 1945 - 1 Juni 2012.

Kita mengucapkan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati beserta segenap keluarga atas keberhasilan menyelesaikan pendidikan di Universitas kebanggaan kita ini. Kepada segenap pimpinan dan pengajar Universitas Pancasila, saya juga mengucapkan selamat atas keberhasilan universitas ini sekali lagi mencetak kader-kader bangsa di bawah naungan wibawa dan cita-cita luhur kebangsaan kita, yaitu Pancasila.

            Inilah satu-satunya perguruan tinggi di tanah air kita yang menyandang nama besar, Pancasila. Harapan kita semua, saudara-saudara para wisudawan dan wisudawati dapat menghayati bahwa sebagai kader bangsa yang dilahirkan di kawah Universitas Pancasila ini, saudara-saudara semua diharapkan memperlihatkan kepada dunia nyata, tempat saudara mengabdi dan bekerja bahwa lulusan Universitas Pancasila memiliki kepribadian yang berbeda, yaitu manusia Indonesia yang terus berusaha untuk sungguh-sungguh menghayati Pancasila sebagai jatidiri bangsa, di tengah krisis kepribadian yang tengah melanda sebagian besar anak negeri kita dewasa ini.

            Selama 14 tahun sejak reformasi, tanpa disadari atau mungkin juga tanpa sengaja, nilai-nilai dan bahkan wacana tentang sila-sila Pancasila makin tersisih dari perbincangan umum. Keran kebebasan yang dibuka sejak masa reformasi telah membuat semua orang seakan lupa diri. Kebebasan dinikmati sampai kepada titik maksimum kenikmatan yang mungkin dicapai. Padahal kebebasan tanpa keteraturan pasti lah menciptakan kekacauan di hampir semua lapiran dan di semua bidang hidup dan kehidupan. Dalam praktik, sudah ternyata bahwa tingkat kemampuan untuk menikmati keuntungan dari kebebasan itu berbeda-beda antar orang per orang atau pun antar kelompok orang, tergantung pada derajat kedudukan orang per orang dalam stratifikasi social.

            Makin berkuasa atau pun makin kaya keadaan orang, makin besar peluang dan kemampuannya untuk menikmati keuntungan yang lebih besar dari kebebasan itu. Karena itu, tanpa diimbangi oleh aturan-aturan hukum yang berkeadilan, sudah dapat dipastikan bahwa kebebasan akan menciptakan kekacauan dalam dirinya sendiri dan menyebabkan terjadinya kesenjangan alamiah yang semakin menganga dalam struktur stratifikasi social masyarakat. Oleh karena itu, kebebasan harus lah diimbangi oleh tegaknya hukum yang berkeadilan. Kebebasan hanya akan berguna bagi kehidupan kita bersama apalagi diiringi oleh tegaknya keadilan sebagaimana tercermin dalam instrument hukum dan konstitusi sebagai pegangan bersama segenap anak bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hukum dalam kedudukannya yang paling tinggi, itulah yang kita namakan dengan konstitusi yang tidak lain terdiri atas roh dan jasadnya, yaitu Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

            Dalam praktik, Pancasila dan UUD 1945 itu harus lah tercermin dan kita terjemahkan dengan sungguh-sungguh dalam kebijakan publik, dalam setiap kebijakan bernegara dan berpemerintahan. Semua kebijakan yang dituangkan dalam bentuk hukum tertentu, haruslah mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 sebagai roho, sebagai spirit. Dengan begitu, hukum dan konstitusi dapat dilihat, dibaca, dan dipahami dengan benar atas dasar moral dan ideologi yang melandasinya. Pancasila tidak hanya berisi rasionalitas ide-ide, tetapi juga mengandung muatan prinsip-prinsip moral dan ideology kebangsaan kita. Karena itu, marilah kita baca hukum dan konstitusi negara kita dengan perspektif moral dan ideologi yang sesuai dengan kepribadian kita sendiri yang mampu membangkitkan keyakinan dan rasa percaya diri bahwa kita adalah bangsa yang terhormat di dunia.

 

Para hadirin sekalian yang saya hormati,

 

            Sebagaimana kita maklumi, Pancasila secara harfiah merupakan penamaan bagi kelima prinsip dasar yang termaktub dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945. Kelima prinsip dasar itu meliputi sila-sila (i) Ketuhanan Yang Maha Esa, (ii) Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, (iii) Persatuan Indonesia, (iv) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, dan (v) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kelima sila Pancasila itu pada pokoknya tidak dapat dipisahkan dari UUD 1945. UUD 1945 dapat dipandang sebagai jasadnya, sedangkan Pancasila adalah rohnya. Karena itu, UUD 1945 tidak dapat dipahami terpisah atau pun di luar konteks kejiwaan atau roh yang terkandung di dalamnya, yaitu Pancasila. Sebaliknya, Pancasila juga tidak dapat dilihat sebagai lima rangkaian kata-kata indah yang berisi nilai-nilai luhur dan mulia yang berdiri sendiri, melainkan harus dibaca dan dipahami dalam konteks sistem norma konstitusional yang menjadi jasadnya, yaitu rumusan bab, pasal dan ayat-ayat normatif UUD 1945.

            Meskipun tidak terdapat penegasan bahwa kelima sila dalam Alinea ke-IV Pembukaan UUD 1945 dinamakan Pancasila, tetapi secara implisit, Pasal 36A UUD 1945 telah menyebutkan istilah Pancasila itu dalam rangka penegasan mengenai lambang negara. Pasal 36A itu menentukan, “Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika”. Artinya, istilah Pancasila itu secara resmi telah dipakai sendiri oleh UUD 1945, salah satunmya untuk sebutan bagi nama lambang Negara Garuda Pancasila itu. Oleh karena itu, penamaan Pancasila atas rumusan kelima sila dalam Alinea ke-IV Pembukaan UUD 1945 itu, meski tidak dilakukan secara harfiah, harus diakui terbentuk dengan sendirinya dalam perjalanan sejarah.

Eksistensi penamaan Pancasila itu dapat dikatakan hanya lah merupakan produk sejarah, yang berdasarkan konvensi ketatanegaraan, diakui sangat kuat kedudukannya dalam praktik sehingga dinilai tidak memerlukan penegasan hukum apapun lagi. Sejak 1 Juni 1945, Bung Karno merumuskan ide mengenai kelima prinsip dasar yang disebutnya sebagai Pancasila itu yang selanjutnya dengan formulasi dan urutan penulisan yang berubah dijadikan materi Piagam Jakarta dan kemudian naskah Pembukaan UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Oleh karena itu, oleh sejarawan Taufik Abdullah, tanggal 1 Juni itu disebut sebagai ‘intelectual history’, sedangkan tanggal 18 Agustus merupakan “constitutional history” bagi kelahiran Pancasila itu sebagai dasar bagi kehidupan bernegara bangsa Indonesia.

  1. Sejak tanggal 18 Agustus 1945, dengan sendirinya, Pancasila tidak dapat lagi dipisahkan dari UUD 1945. Apalagi, sesudah masa reformasi, berdasarkan Perubahan Keempat UUD 1945, Pasal II Aturan Tambahan UUD 1945 menegaskan bahwa “Dengan ditetapkannya Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal”. Artinya, Pembukaan UUD dan pasal-pasalnya merupakan satu kesatuan naskah konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam Negara Republik Indonesia.             Pembukaan UUD 1945 mengandung banyak sekali ide, prinsip-prinsip dasar, dan nilai-nilai luhur yang menjiwai pasal-pasal UUD 1945. Setiap Alinea, yaitu Alinea I, Alinea II, Alinea III, dan Alinea IV mengandung nilai-nilai ideal yang menjadi bintang penunjuk jalan, roh pendorong, dan sekaligus spirit pengendali dalam dinamika perjalanan hidup bangsa dan Negara menuju masa depan. Keseluruhan nilai-nilai ideal itu tersimpul dalam kelima prinsip dasar dalam rumusan Alinea IV sebagaimana dikutipkan di atas, yaitu sila-sila Pancasila.

Sebaliknya, dalam pasal yang mengenai tata cara perubahan undang-undang dasar pada Pasal 37, ditentukan bahwa yang dapat dijadikan objek perubahan menurut prosedur berdasarkan Pasal 37 UUD 1945 adalah pasal-pasal UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 saja, dan tidak termasuk pembukaannya. Artinya, eksistensi Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 bersifat final, tidak dapat diubah lagi, dan sebaliknya, kandung norma dalam UUD 1945 itu sudah tidak dapat lagi dipisah-pisahkan dari nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 itu.

            Karena itu, dalam menjalankan ketentuan-ketentuan UUD 1945, kita tidak boleh mengabaikan nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya. Kita harus membaca dan memahami UUD 1945 dengan berbasis moral dan ideologi Pancasila. Inilah yang saya namakan sebagai “the moral and ideological reading of the constitution”. Karena itu,

dalam menguji konstitusionalitas sesuatu norma dalam undang-undang, Mahkamah Konstitusi juga tidak boleh melupakan konteks moral dan ideologis nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya. Artinya, dalam menjalankan tugas peradilannya, Mahkamah Konstitusi harus bertindak sebagai pengawal UUD 1945 dan sekaligus pengawal Pancasila. Karena itu, MK disebut Mahkamah Konstitusi, bukan Mahkamah Undang-Undang Dasar. Dalam pengertian kata konstitusi itu terkandung norma-norma yang bersifat tekstual maupun kontekstual sekaligus. Prinsip demikian ini berlaku tidak hanya bagi para hakim konstitusi, tetapi juga semua hakim pada umumnya, dan bahkan semua aparat penegak hukum, harus bertindak tidak hanya sebagai penegak peraturan, tetapi juga penegak keadilan.

 

Para wisudawan, wisudawati, dan hadirin yang berbahagia,

 

            Oleh sebab itu, proses penegakan hukum pada pokoknya merupakan proses penegakan nilai-nilai keadilan, bukan sekedar menegakkan peraturan tertulis yang bersifat tekstual, formal, positivistik dan mekanistik. Yang harus ditegakkan tidak lain adalah keadilan sebagai roh dari setiap norma hukum. Tegaknya keadilan hukum itu akan menjadi jaminan bagi perwujudan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai sila kedua Pancasila, dan sekaligus dalam rangka mewujudkan sila kelima Pancasila, yaitu nilai-nilai keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia yang sifat dan dimensinya lebih luas daripada sekedar keadilan hukum. Bahkan, keadilan itu berkaitan erat dengan dan bahkan merupakan penjabaran konkrit dari nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan sila pertama dan utama Pancasila. Karena itu, setiap putusan pengadilan selalu diawali dengan kalimat, “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

            Nilai-nilai keadilan inilah yang akan menjadi pengimbang sila kerakyatan yang biasa dipahami sebagai prinsip demokrasi Pancasila yang memberikan ruang kebebasan bagi individu rakyat yang berdaulat. Keseimbangan antara kebebasan dengan keadilan, dan kekuasaan dengan kendali dan keteraturan inilah yang akan menghasilkan keseimbangan yang mempersatukan, sehingga cita-cita kemerdekaan dan tujuan bernegara dapat diwujudkan sebagaimana mestinya. Karena itu, setiap aparat penegak hukum hendaklah menyadari dengan benar bahwa yang harus ditegakkan dalam negara hukum kita bukan lah hanya kertas-kertas peraturan secara tekstual, tetapi adalah keadilan, yaitu keadilan berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

            Bahkan pembedaan antara formalitas aturan hukum tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini juga terdapat dalam bahasa Inggeris sendiri. Dalam literature hukum, biasa diadakan pembedaan antara ‘the rule of law’ versus ‘the rule of just law’ atau dalam istilah ‘the rule of law and not of man’ versus istilah ‘the rule by law’ yang berarti ‘the rule of man by law’. Dalam istilah ‘the rule of law’ terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah ‘the rule of just law’. Dalam istilah ‘the rule of law and not of man’ dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah ‘the rule by law’ yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

 

Para wisudawan, wisudawati, dan hadirin yang berbahagia,

 

            Oleh karena kompleksnya permasalahan yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan keadilan itu maka diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dimulai dari penegakan sistem norma hukum yang paling tinggi, yaitu Pancasila dan UUD 1945 yang harus dipahami sebagai satu kesatuan sistem konstitusi negara. Pancasila dan UUD 1945 dijalankan dalam kegiatan praktik penyelenggaraan kekuasaan negara sehari-hari agar nilai-nilai dan norma yang terkandung di dalamnya dapat berbuah, yaitu terwujudnya cita-cita kemerdekaan, cita-cita berbangsa dan bernegara sebagai termaktub dalam rumusan Pembukaan UUD 1945.

            Di samping itu, Pancasila dan UUD 1945 itu haruslah pula tercermin dan terjabarkan dalam pelbagai norma hukum yang tertuang dalam pelbagai peraturan perundang-undangan  mulai dari UU sampai ke peraturan paling rendah. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 itu dapat diwujudkan dan dipaksakan berlakunya secara konkrit dalam tindakan-tindakan praktik bernegara dan berpemerintahan sehari-hari. Untuk itu, diperlukan beberapa upaya konkrit agar perwujudan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dapat dibina secara operasional, yaitu:

  1. Upaya pengawasan eksekutif (executive review).
  2. Upaya pengawasan hukum melalui peradilan (judicial review).

Untuk tindakan pengawasan melalui peradilan, dewasa ini, sudah tersedia mekanisme judicial review, baik melalui Mahkamah Konstitusi untuk pengujian undang-undang maupun melalui Mahkamah Agung untuk pengujian peraturan di bawah undang-undang. Khusus mengenai pengawasan eksekutif terhadap pelbagai norma peraturan perundang-undangan itu sebagai cermin perumusan kebijakan publik, dapat dikatakan bahwa sampai sekarang belum pernah ada mekanisme dan kelembagaan yang diabdikan untuk tugas semacam itu. Karena itu, saya menyambut usul pelbagai kalangan terutama usul pimpinan MPR agar dibentuk suatu institusi di lingkungan pemerintah (eksekutif) yang secara khusus diberi tugas untuk memasyarakatkan dan mengawasi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana mestinya. Untuk itu, saya usulkan agar lembaga baru itu tidak hanya diberi tugas pengkajian, koordinasi pendidikan, dan pemasyarakatan Pancasila dan UUD 1945, tetapi juga diberi kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengujian konstitusionalitas dan legalitas atas undang-undang dan peraturan di bawah undang-undang terhadap norma hukum yang lebih tinggi berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Idealnya keberadaan lembaga ini sebaiknya dibentuk dengan undang-undang, sehingga dengan tegas dapat diberi kedudukan hukum (legal standing) yang kuat untuk mengawasi undang-undang atau lebih tepat menjalankan fungsi pengujian eksekutif dalam arti ‘executive review’ terhadap pelbagai peraturan perundang-undangan, termasuk undang-undang. Dikatakan sebagai pengujian eksekutif, karena dilakukan oleh lembaga eksekutif, bukan lembaga peradilan. Hasil kerjanya yang justru dibawa ke pengadilan untuk mendapatkan putusan yang bersifat final dan mengikat, yaitu untuk undang-undang ke Mahkamah Konstitusi dan untuk peraturan di bawah undang-undang ke Mahkamah Agung. Sekiranya, dalam waktu dekat belum mungkin mengupayakan terbentuknya undang-undang tersendiri mengenai hal itu, maka lembaga semacam itu dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden asalkan lebih dulu disepakati dan mendapat dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Keputusan lembaga tersebut tidaklah bersifat final dan mengikat, melainkan hanya sebagai inisiatif untuk diajukannya permohonan pengujian norma ke Mahkamah Konstitusi atau ke Mahkamah Agung.

Yang diperlukan oleh lembaga pengkajian dan pengawasan norma tersebut untuk menjalankan fungsinya hanya lah soal kedudukan hukum (legal standing) nya untuk diterima sebagai pihak di pengadilan, terutama di Mahkamah Konstitusi. Namun, dalam praktik, lembaga swadaya masyarakat saja ataupun perkumpulan orang per orang yang tidak berstatus badan hukum, dan bahkan perorangan warga negara biasa saja pun dapat menjadi pemohon pengujian konstitusionalitas undang-undang, apalagi suatu organ negara yang memang dibentuk khusus untuk maksud menjadi pemohon pengujian itu tentulah tidak masuk akal untuk tidak diterima.

Dengan adanya lembaga khusus ini, upaya pengawasan terhadap norma hukum yang bertentangan dengan norma yang lebih tinggi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dapat dilakukan secara lebih sistematis dan terprogram. Upaya pengawasan demikian itu tidak hanya tergantung kepada kasus-kasus konkrit yang timbul secara sporadik dalam masyarakat. Apalagi, di tengah tingkat kesadaran hukum masyarakat yang belum tinggi dan budaya berperkara (litigative culture) yang juga masih rendah, kita tidak dapat hanya mengandalkan inisiatif dari masyarakat dari pengelola badan hukum, dan bahkan dari para pejabat lembaga-lembaga negara secara umum untuk melakukan langkah aktif menguji pelbagai peraturan perundang-undangan sehingga benar-benar tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Untuk lebih efektifnya pelaksanaan tugasnya, lembaga baru itu kelak saya usulkan diberi fungsi pengkajian, pengawasan, dan pemasyarakatan Pancasila dan UUD 1945 sekaligus. Lembaga ini menjadi semacam ‘legal auditor’ terhadap semua produk peraturan perundang-undangan sebagai cermin kebijakan kenegaraan dan pemerintahan yang diberlakukan dalam praktik kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Saya sendiri, sebenarnya selalu kritis atas setiap ide untuk membentuk lembaga baru, apalagi yang dinamakan sebagai komisi negara. Dalam pelbagai buku, tulisan dan ceramah saya, kritik semacam itu selalu saya lontarkan untuk menghentikan kebiasaan kita membentuk lembaga-lembaga baru di era reformasi sekarang ini. Bahkan untuk itu, pada awal tahun 2000-an saya sudah menerbitkan risalah yang kemudian menjadi buku dengan judul “Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi”.

Akan tetapi, untuk lembaga pengkajian, pemasyarakatan, dan pengawasan Pancasila dan UUD 1945, menurut saya, justru sangat penting untuk diadakan. Karena itu, meskipun idenya berbeda, usul pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat agar Presiden membentuk lembaga eksekutif untuk tujuan memasyarakatkan 4 pilar Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, perlu direspons dengan baik dengan mengarahkannya kepada ide yang lebih produktif, yaitu terbentuknya lembaga negara yang menjalankan fungsi pengkajian, pemasyarakatan, dan pengawasan Pancasila dan UUD 1945.

Demikian, beberapa masukan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang membahagiakan ini. Semoga civitas akademika Universitas Pancasila dapat menyuarakan hal yang sama agar Pancasila dan UUD 1945 benar-benar dapat dimasyarakatkan, dilaksanakan, dan nilai-nilainya benar-benar diwujudkan dalam praktik kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kepada para wisudawan dan wisudawati beserta segenap, sekali lagi saya ucapkan selamat. Demikian pula kepada segenap pimpinan dan dosen Universitas Pancasila, sekali lagi saya ucapkan selamat atas pengabdiannya selama ini. Kiranya sudah sangat pantas jika Universitas Pancasila ini kelak ditingkatkan statusnya menjadi universitas negeri, mengikat jasa-jasa dan pengabdiannya yang sudah teruji selama ini. Apalagi, inilah satu-satunya universitas di negeri kita yang menyandang nama agung Pancasila. Universitas ini sudah berkembang sangat maju. Ia tidak lagi memerlukan dukungan dana dari APBN. Pendapatannya setiap tahun sudah lebih dari mencukupi. Akan tetapi, oleh karena misinya yang sangat mulia dalam membangun kualitas manusia yang berkepribadian Pancasila, sangat lah tepat apabila ide untuk meningkatkan statusnya menjadi universitas negeri mendapat dukungan semua pihak.

Dirgahayu Universitas Pancasila, Dirgahayu Pancasila, untuk Indonesia Jaya.

 

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KALENDER KEGIATAN
S M T W T F S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
  • Konrad-Adenauer-Stiftung
  • ASAHI CLAA
  • PT Newmont Nusa Tenggara
  • Jamsos Indonesia
  • Pengacara Online
  • Arsen