PENANGANAN BANK GAGAL OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN


PENANGANAN BANK GAGAL OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
Oleh Jimly Asshiddiqie
Badan Hukum LPS dan Legal Standing
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan UU No. 24 Tahun 2004. Lembaga ini bertanggungjawab kepada Presiden. Organ LPS terdiri atas Dewan Komisioner (DK) dan Kepala Eksekutif (KE) yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Berdasarkan Pasal 81 UU No. 24/2004, kekayaan LPS merupakan asset negara yang dipisahkan, dan karena itu pengelolaan dan penatausahaan kekayaannya terpisah dari mekanisme APBN.
Oleh sebab itu, baik (i) dari segi pengelolaan kekayaannya yang terpisah dari APBN maupun (ii) dari segi susunan organisasinya yang mirip dengan badan hukum perseroan maupun dengan badan hukum yayasan. Kekuasaan dalam perseroan dikendalikan oleh (a) pemegang saham melalui RUPS, (b) Direksi sebagai eksekutif, dan (c) komisaris sebagai pengawas. Ketiga organ tersebut dikenal juga dalam badan hukum yayasan, yaitu (a) Pembina atau pendiri, (b) pengurus, dan (c) pengawas. Sedangkan susunan organisasi LPS juga terdiri atas (a) Pemerintah/Presiden sebagai pemilik, (b) Kepala Eksekutif sebagai pengurus, dan (c) Dewan Komisioner sebagai pengawas. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa LPS tidak ubahnya merupakan badan hukum milik negara atau milik pemerintah atau dengan istilah lain biasa disebut badan hukum publik.
Sebagai badan hukum dan lembaga independen yang dibentuk dengan UU, apakah LPS memiliki legal standing untuk menguji konstitusionalitas UU? Jika dapat ditunjukkan dengan meyakinkan bahwa UU yang bersangkutan atau dalam UU tersebut terdapat pasal-pasal atau bagian-bagian tertentu yang merugikan atau mengganggu LPS dalam menjalankan tugas dan kewenangan konstitusionalnya, maka LPS dapat dipandang memiliki legal standing. Menurut UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, lembaga negara dan badan hukum, baik badan hukum privat ataupun badan hukum public mempunyai legal standing, termasuk badan hukum public seperti LPS.
Maksud dan Tujuan Negara Membentuk LPS
Konsideran UU No.24/2004 menyatakan bahwa dibentuknya UU tentang Lembaga Penjamin Simpanan ini tidak lain adalah untuk menyempurnakan program penjaminan simpanan nasabah bank dalam rangka mendukung sistem perbankan yang sehat dan stabil guna menunjang terwujudnya perekonomian nasional yang stabil dan tangguh. Untuk maksud demikian itulah negara membentuk LPS sebagai instrumen kelembagaan yang dilengkapi dengan fungsi (a) menjamin simpanan nasabah penyimpan, dan (b) turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya, di samping dan bersama-sama dengan otoritas lainnya, yaitu bank sentral.
Dalam menjalankan kedua fungsi tersebut, LPS diberi tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 24/2004. Tugas LPS dalam rangka pelaksanaan ayat (1) tersebut di atas adalah: (a) merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan; dan (b) melaksanakan penjaminan simpanan. Sedangkan tugas dalam rangka pelaksanaan ayat (2) adalah: (a) merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan; (b) merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik; dan (c) melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik.
Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, LPS diberi wewenang oleh UU No. 24/2004 yang meliputi:
1) Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS;
2) Menguasai dan mengelola asset dan kewajiban bank gagal yang diselematkan;
3) Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat bank gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank; dan
4) Menjual dan/atau mengalihkan asset bank tanpa persetujuan debitor dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur.
Dapat dikatakan bahwa yang hendak dilindungi oleh LPS tidak lain adalah (i) para pemilik uang pada bank, (ii) badan usaha bank beserta sumber daya manusia yang bekerja padanya, dan (iii) aktivitas usaha perbankan bank yang bersangkutan yang perlu dilindungi agar tetap sehat dan stabil dalam rangka menunjang terwujudnya perekonomian nasional yang stabil dan tangguh. Dengan demikian, jika dilihat dari segi fungsi dan kewenangannya, dapat dikatakan LPS tidak lain merupakan alat perlengkapan negara/pemerintah untuk menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan negara di bidang-bidang tersebut di atas. Hanya saja, oleh karena sifat pekerjaannya, maka sistem pengelolaan kekuangannya diperlukan mekanisme yang terpisah dari mekanisme APBN. Karena itulah, status kelembagaannya ditetapkan sebagai suatu bentuk badan hukum dengan kekayaan yang terpisah dari keuangan negara yang lazimnya terkait dengan pengertian APBN.
Dengan adanya mekanisme tersendiri demikian, LPS dapat bertindak melakukan transaksi dalam bidang hukum privat seperti halnya suatu badan hukum yang bergerak dalam bidang hukum bisnis. Seluruh biaya penanganan bank gagal yang dikeluarkan oleh LPS menjadi penyertaan modal sementara LPS pada bank yang bersangkutan.
Pengertian Keuangan Negara
Dalam pengertian sempit yang dimaksud dengan keuangan negara adalah mekanisme APBN. Lawan kata keuangan Negara adalah keuangan daerah. Karena itu objek audit oleh BPK sejak zaman Hindia Belanda secara tradisional hanya terbatas pada pemeriksaan pelaksanaan APBN saja. Namun setelah reformasi, pengertian keuangan negara berkembang dan meluas, tidak saja mencakup keuangan dalam kaitannya dengan APBN tetapi mencakup pula pengertian keuangan daerah melalui APBD.
Bahkan, pengertian keuangan negara dalam UU tentang Keuangan Negara dan UU Tipikor juga meluas sehingga mencakup pula pengertian uang milik negara yang terdapat dalam badan-badan hukum, seperti yayasan-yayasan dan koperasi-koperasi pegawai dan sebagainya. Inilah yang menyebabkan timbulnya persoalan mengenai perluasan kewenangan BPK untuk melakukan audit terhadap uang negara yang terdapat dalam badan-badan hukum di luar mekanisme APBN/APBD.
Karena itu, pengertian uang dan keuangan negara itu, sebaiknya dibedakan antara pengertian hukum publik dan pengertian dalam hukum privat. Dalam pengertian privat, semua uang dan asset milik Negara adalah uang negara dan menyangkut hal keuangan negara sebagai subjek hukum privat. Tetapi dalam pengertian hukum publik keuangan adalah suatu sistem administrasi. Misalnya, uang milik swasta yang dikelola oleh lembaga pemerintah secara perdata tetap merupakan uang swasta, tetapi dari segi hukum administrasi negara (publik) keuangan dimaksud tetap harus diaudit sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pemeriksaan keuangan negara oleh BPK. Demikian pula, uang negara yang sudah dipisahkan dalam bentuk saham di perusahaan-perusahaan negara (BUMN), secara privat atau perdata tetap merupakan uang kekayaan milik negara. Akan tetapi dalam kaitannya dengan sistem administrasi, oleh karena kekayaan tersebut sudah terpisahkan dari kekayaan negara, maka pemeriksaannya tidak boleh lagi dikaitkan dengan kewenangan BPK. BPK sebaiknya hanya memeriksa sampai kepada batas sistem administrasi keuangan negara dengan memeriksa subjek hukum administrasi negara, dan tidak sampai administrasi keuangan perusahaan.
Aset LPS sebagai badan hukum tentu dikelola secara terpisah dari kekayaan negara dalam konteks APBN. Karena itu, asset LPS dapat dikatakan merupakan asset LPS sendiri sebagai badan hukum, dan bukan lagi termasuk ke dalam pengertian keuangan Negara dalam arti publik. Namun, secara perdata, semua orang tidak dapat menghindar untuk menyatakan bahwa uang dan asset LPS adalah uang atau asset Negara. Misalnya, asset LPS dapat saja dikorupsi oleh pengurusnya, sehingga merugikan keuangan negara.
Pengertian yang diatur dalam UU tentang Keuangan Negara dan UU tentang Tipikor dapat dikatakan berada menggunakan perspektif yang sama, yaitu perspektif keuangan negara dalam arti yang luas itu. Karena itu, cara pandang subjek hukum perdata seperti korporasi dan badan-badan hukum public yang menjalankan kegiatan korporasi seringkali sulit dipertemukan. Lebih-lebih semangat reformasi dan kebencian masyarakat terhadap praktik korupsi seringkali membuat orang lupa bersifat emosional dalam memahami dan menerapkan pengertian “kerugian keuangan negara”, sehingga aspek-aspek keuangan perusahaan negara dan subjek badan hukum lainnya diperlakukan sama dengan keuangan yang dikelola lembaga-lembaga negara pada umumnya. Akibatnya timbul kesimpangsiuran pengertian yang dirasakan tidak adil karena menciptakan ketidakpastian hukum bagi para pelaku usaha dan pengurus BUMN.

(Sebuah artikel lama)

Untuk makalah dan artikel lainnya, lihat www.jimly.com

 

MK Hamdy

KALENDER KEGIATAN
S M T W T F S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
  • Konrad-Adenauer-Stiftung
  • ASAHI CLAA
  • PT Newmont Nusa Tenggara
  • Jamsos Indonesia
  • Pengacara Online
  • Arsen