Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung*

Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung

Oleh: Dr.  H. Imam Soebechi, S.H., M.H. (Hakim Agung)

 

I. Meningkatkan dan Penghormatan Hak dan Martabat Penyandang Disabilitas

A. Indonesia telah mengesahkan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak  Penyandang Disabilitas) melalui UU No. 19 Tahun 2011  Tentang  Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak  Penyandang Disabilitas)

B. Pasal 1  Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on The Rights of Persons With Disabilities)

  • Tujuan Konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi dan menjamin penikmatan penuh dan setara semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental oleh semua penyandang disabilitas, dan untuk meningkatkan penghormatan atas martabat yang melekat pada mereka.
  • Penyandang disabilitas termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

I. Hak dan Martabat Penyandang Disabilitas

C. Kewajiban Negara

  • Merealisasikan hak yang termuat dalam Konvensi, melalui :
  • penyesuaian peraturan perundang-undangan, hukum dan administrasi dari setiap negara,
  • termasuk mengubah peraturan perundang-undangan, kebiasaan dan praktik-praktik yang diskriminatif. (Penjelasan UU No. 19/2012)

D.  Akses terhadap Keadilan (Pasal 13 Konvensi)

1. Negara-Negara Pihak harus menjamin akses yang efektif terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, termasuk melalui pengaturan akomodasi secara prosedural dan sesuai dengan usia, dalam rangka memfasilitasi peran efektif penyandang disabilitas sebagai partisipan langsung maupun tidak langsung, termasuk sebagai saksi, dalam semua persidangan, termasuk dalam penyidikan dan tahap-tahap awal lainnya.

2. Dalam rangka menolong terjaminnya akses efektif terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas, Negara-Negara Pihak harus meningkatkan pelatihan yang sesuai bagi mereka yang bekerja di bidang penyelenggaraan hukum, termasuk polisi dan sipir penjara.

I. Hak dan Martabat Penyandang Disabilitas

E. Kebebasan dan Keamanan Penyandang Disabilitas  (Pasal 14)

1. Negara-Negara Pihak harus menjamin bahwa penyandang disabilitas, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya:

(a)    Menikmati hak atas kebebasan dan keamanan;

(b)   Tidak dicabut kebebasannya tanpa alasan hukum atau secara sewenang-wenang, dan bahwa setiap pencabutan kebebasan adalah selaras dengan hukum, dan bahwa adanya disabilitas tidak boleh menjadi alasan pembenaran bagi pencabutan kebebasan.

2. Negara-Negara Pihak harus menjamin jika penyandang disabilitas dicabut kebebasannya melalui proses apa pun, mereka berhak, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, terhadap jaminan-jaminan yang selaras dengan hukum hak asasi manusia internasional dan harus diperlakuan sesuai dengan tujuan dan prinsip Konvensi ini, termasuk ketentuan akomodasi yang beralasan.

I. Hak dan Martabat Penyandang Disabilitas

F. Dengan disahkannya Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak  Penyandang Disabilitas) melalui  UU Nomor 19 Tahun 2011, maka

  • sudah seharusnya dilakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang berakitan pemajuan dan perlindungan hak-hak  dan martabat Penyandang Disabilitas)
  • Sinkronisasi dapat dilakukan melalui mekanisme

                Legislative review/political review : Pengujian oleh kekuasaan legislatif.

                    Executive review  : Pengujian oleh kekuasaan kekuasaan eksekutif.

                Judicial review : Pengujian oleh kekuasaan kehakiman.

 II. Hak Menguji/Toetsingsrecht

  1. Terhadap peraturan perundang-undangan dapat dilakukan pengujian.
  • Jenis dan susunan hierarki peraturan perundang-undangan menurut Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, adalah :

         a. UUD NRI Tahun 1945;

         b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

         c. UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

         d. Peraturan Pemerintah;

         e. Peraturan Presiden;

         f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

         g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

    2.  Hak Menguji peraturan perundang-undangan:

           Legislative review/political review : Pengujian oleh kekuasaan legislatif.

         Executive review  :  Pengujian oleh kekuasaan kekuasaan eksekutif.

         Judicial review Pengujian oleh kekuasaan kehakiman

    3. Selain Perundang-undangan (regeling), kekuasaan kehakiman juga dapat menguji

        keputusan (beschikking)

III. Judicial Review

    1. Judicial Review/Toetsingrecht

  • Mencakup pengujian terhadap peraturan perundang-undangan (regeling) dan keputusan (beschikking).
  • Di Amerika Serikat dilakukan oleh Supreme Court
  • Di Inggris dan Belanda:

        1)      Menekankan pada pengujian keputusan (beschikking),

        2)      Tidak dikenal oleh pengujian undang-undang terhadap UUD.

     -  Di Inggris menganut prinsip kedaulatan parlemen (supremacy of parlement).

     -  Di Belanda menganut ajaran undang-undang tidak dapat diganggu gugat

        (de wet is onschenbaar)

  • Di Thailand, pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah UUD dilakukan oleh pengadilan adminstrasi.

III. Judicial Review

Lingkup Judicial Review/Toetsingrecht  di Indonesia

a. Peraturan Perundang-undangan (regeling)

    i) Menguji undang-undang terhadap UUD dilakukan oleh MK (constitutional review)

    ii) Menguji peraturan perundang-undang di bawah undang-undang terhadap undang

       undang oleh MA

b.Pengujian keputusan (beschikking) dilakukan oleh Peradilan Tata Usaha Negara

IV. PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG

    1. Dasar Hukum

       1)       UUD Negara Republik Indonesi (NRI) Tahun 1945 Pasal 24 ayat (1 ).

       2)       UU No. 14/1985 tentang Mahkamah Agung diubah dengan UU No. 5/2004 dan

                 UU No. 3/2009

       3)      Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 12/2011

2. Pasal 31  ayat (2) UU No. 5/2004 (perubahan I UU MA)

MA menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

IV. Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang

    1. Menurut PERMA No. 1 tahun 2011 Pasal 1 ayat (1), yang dimaksud dengan hak uji materiil :

hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”.

    2. Sesuai ketentuan Pasal 31 UU No 3/2009 dan Pasal 1 Perma No 1/2011, maka ;

      a) Obyek HUM adalah peraturan perundang-undangan yakni kaidah hukum tertulis yang

            mengikat umum di bawah undang-undang

       b) HUM mencakup :  Pengujian formil (formele toetsingsrecht)  dan  Pengujian materi (materieele toetsingsrecht)

V. PEMOHON HAK UJI MATERIIL DI MA

    1. Pasal 1 angka 4 Perma No 1 Tahun 2011

Kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada MA atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

    2. Dalam Pasal 31 A UU No 3/2009 tentang MA, dilakukan penguatan pihak yang dapat mengajukan HUM  yaitu pihak yang menganggap haknya dirugikan  oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

  • perorangan warga negara Indonesia;
  • kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan   masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
  • badan hukum publik atau badan hukum privat.

VI. TERMOHON HUM DI MA

      Termohon

  • menurut Pasal 1 angka 5 Perma No 1 Tahun 2011 adalah Badan atau Pejabat TUN yang

      mengeluarkan peraturan perundang-undangan

VII. PERMOHONAN

    1. Muatan Permohonan

  •       Pasal 31 A ayat (3) UU No 3/2009 tentang MA Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:

        a. Nama dan alamat pemohon;

        b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:

        - materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang

        - undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi; dan/atau

          pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

        c. Hal-hal yang diminta untuk diputus.

    2. Pengajuan (Pasal 2 – Pasal 4 Perma No 1/2011)

   1) Diajukan langsung ke Mahkamah Agung (MA)

   2) Diajukan ke MA melalui Pengadilan Negeri / PTUN  wilayah hukum tempat kedudukan pemohon

VIII. PUTUSAN

  1. Permohonan tidak diterima : dalam hal pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat.
  2. Permohonan ditolak  : dalam hal peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dalam pembentukannya.
  3. Permohonan dikabulkan dalam hal permohonan beralasan: a. Dalam hal permohonan dikabulkan, amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undanganan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi. b. Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang dimohonkan tersebut sebagian tidak sah dan tidak berlaku umum,  serta memerintahkan kepada instansi yang bersangkutan segera mencabut.

    4. Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan harus dimuat dalam Berita Negara

        atau Berita Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan

        diucapkan.

 

*Makalah power point dalam acara pelatihan tata cara uji peraturan perundang-undangan kerjasama Jimly School of Law and Government & Australia Indonesia Partnership for Justice.

 

 

 

M Kholis Hamdy

 

KALENDER KEGIATAN
S M T W T F S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
  • Konrad-Adenauer-Stiftung
  • ASAHI CLAA
  • PT Newmont Nusa Tenggara
  • Jamsos Indonesia
  • Pengacara Online
  • Arsen